Transportasi memiliki fungsi penting dalam suatu kota. Namun transportasi memberikan dampak negatif pula bagi lingkungan seperti kemacetan dan polusi. Bagaimana agar transportasi dapat berjalan lancar dalam menunjang aktivitas masyarakat tetapi tidak menimbulkan kerugian terutama kerugian di bidang lingkungan dan ekonomi. Kebijakan pemerintah merupakan kunci dari permasalahan ini.
Volume dan pola aliran barang dan orang menunjukkan kebutuhan atau permintaan. Pola sistem transportasi menanggapinya dalam dua cara, yakni menyesuaikan sediaan pada permintaan dan menyesuaikan biaya pelayanan sesuai dengan watak permintaan termasuk mendorong permintaan ke jenis pelayanan tertentu dengan menurunkan biayanya dan upaya mengurangi permintaan yang sulit dilayani dengan cara meningkatkan biaya.
Masalah utama dalam pengelolaan transportasi adalah mempertemukan penyediaan pelayanan dengan volume permintaan. Ada beberapa pilihan cara yang lazim ditempuh, antara lain dengan memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada. Dapat pula dengan menawarkan pilihan moda, yang bisa berarti pilihan lintasan atau mengatur pembagian waktu perjalanan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah 'mengurangi' permintaan melalui kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menambah armada tidak dapat dilakukan terus menerus mengingat konsekuensi dari penambahan kapasitas prasarana tidak mudah diatasi secara cepat, apalagi dalam hal jalan rel. Selain itu harus pula diperhitungkan biaya armada dalam masa sepi (off peak season) serta persaingan atau produktivitas armada sebagai alat produksi yang sangat diperhitungkan oleh pengusaha (operator) jasa transportasi.
Selain mahal, jaringan prasarana transportasi (jalan, jembatan, terminal, dan kelengkapan serta perlengkapan jalan), dihadapkan pula pada keterbatasan ruang/lahan yang juga mahal dan tidak mudah memperolehnya karena berbenturan dengan masalah sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Pembebasan lahan adalah persoalan utama yang rumit dan pelik penyelesaiannya, meskipun biaya sudah cukup tersedia untuk itu.
Untuk menunjang mobilitas masyarakat, dapat pula ditawarkan pilihan moda. Yang harus diperhatikan adalah karakteristik masing-masing moda yang harus 'dipertemukan' dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Setiap moda memiliki karakter khusus yang berpengaruh pada sistem pengoperasian dan pelayanan, bahkan memiliki persyaratan teknis yang dalam pengoperasiannya menuntut lintasan khusus. Misalnya, moda transportasi jalan rel yang mempunyai jalan khusus dan dioperasikan secara terjadwal; transportasi bus yang dioperasikan terjadwal dan trayek serta lintasan yang pasti atau tetap.
Upaya mengurangi permintaan akan transportasi pun bukan perkara mudah. Mengurangi permintaan akan transportasi dalam arti langsung hampir tidak mungkin dilakukan karena kebutuhan masyarakat justru berkembang. Sebaliknya, mengurangi permintaan akan transportasi secara tidak langsung dapat berarti meniadakan jarak antara produsen dan konsumen. Cara yang dapat ditempuh adalah mendekatkan konsumen ke produsen, atau mendekatkan produsen ke konsumen, atau melakukan kedua-duanya, yang semua itu berarti melakukan penataan ruang kegiatan.
Kondisi Transportasi Jakarta
Kondisi kemacetan jalan utama ibukota Jakarta ketika hujan mengguyur di siang hari, foto ini di ambil di daerah Grogol pada 01 Desember 2012 jam 12 siang.
Sebagai kota metropolitan terbesar dan terpadat di Asia Tenggara, Jakarrta dihuni oleh sekitar delapan juta jiwa penduduknya dengan segala permasalahan dan kesemerawutannya. Persoalan utama tranportasi di Ibukota adalah kemacetan dan polusi udara. Mudah dan murahnya penggunaan kendaraan pribadi membuat masyarakat di Jakarta lebih memilih kendaraan pribadi dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Menurut data tahun lalu dari Dishub DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta pada tahun 2005 mencapai 7.230.319 unit yang diantaranya 47% merupakan mobil berpenumpang, 7% mobil beban (truk), 4 % nya adalah bus dan sisanya 64% merupakan sepeda motor. Bahkan pada tahun 2008 jumlah kendaraan pribadi mencapai 9,5 juta unit. Sekitar 600.000 kendaraan masuk ke Jakarta dari Bodetabek setiap harinya. Peningkatan yang paling ekstrim adalah pertumbuhan jumlah sepeda motor yang meningkat tajam dengan rata-rata 26.5% per tahunnya. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi berdampak pula pada penurunan pelayanan kendaraan umum. Sehingga rasio kendaraan pribadi dengan kendaraan umum 98 % dibanding 2%.
Selama lebih dari empat dasawarsa Jakarta tidak memiliki pola jaringan transportasi yang terintegrasi, kondisi transportasi umum sangat memprihatinkan selain keadaan angkutan umum yang kurang sedap dipandang, juga tidak nyaman dan aman. Masyarakat lebih senang menggunakan kendaraan pribadi apalagi dengan mudahnya masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi lebih dirasa efisien dan praktis.
Dampak negatif yang terjadi adalah kerugian lingkungan, polusi, sosial dan ekonomi. Pada awal tahun 1990-an UNEP menempatkan Jakarta sebagai kota ketiga paling tercemar di dunia setelah mexico dan Bangkok (World Bank, 2003). Pencemaran udara tersebut disumbang oleh asap kendaraan bermotor sebesar 67%. Selain itu, penelitian yang pernah dilakukan Japan International Corporation Agency (JICA) dan The Institute for Transportaion and Development Policy (ITDP) menunjukkan bahwa jika tidak ada pembenahan sistem transportasi umum, maka lalu lintas Jakarta akan mati pada tahun 2014. Perkiraan kematian lalu lintas Jakarta pada tahun 2014 itu didasarkan pada pertumbuhan kendaraan di Jakarta yang rata-rata per tahun mencapai 11% sedangkan pertumbuhan panjang jalan tak mencapai 1%. Selain itu kerugian ekonomi mencapai angka 12 trilliun pertahun akibat kemacetan yang terjadi. Kerugian itu dihitung dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang terbuang sia-sia pada ruas-ruas jalan yang macet.
Betapa dahsyatnya dan betapa mengerikannya keadaan tersebut. Oleh karena itu, bencana yang sangat dahsyat dan mengerikan yang akan terjadi di muka mata kita, harus diupayakan untuk dihindari, dicegah, dan diatasi sekuat tenaga agar supaya bencana tersebut tidak terjadi, atau sekurang-kurangnya dapat dikendalikan secara efektif.
Kebijakan Transportasi Sebagai Kunci
Isu transportasi yang krusial ini tidak hanya menjadi sesuatu yang butuh diukur saja tetapi bagaimana cara untuk mencegah kerugian-kerugian akibat aktivitas transportasi tersebut semakin memburuk. Disinilah perlunya intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang kompleks tersebut. Apalagi di Indonesia yang merupakan negara yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi. Seiring bertambahnya penduduk dan GDP maka negara berkembang yang akan mendapatkan dampak paling besar dari transportasi. Diramalkan pada akhir 2020 sepertiga dari total mobil berada di negara berkembang. Intervensi pemerintah dapat melalui beberapa kebijakan.
Dalam memecahkan permasalahan transportasi di ini pertama, Jakarta harus memiliki tata guna lahan yang efisien serta memiliki konsep compact city. Dengan demikian maka pergerakan masyarakat untuk bekerja dan usaha pemenuhan kebutuhan lainnya dapat dilakukan dalam suatu kawasan sekaligus dengan perjalanan yang lebih singkat sehingga tidak boros energi. Kedua, penggunaan kendaraan pribadi dibatasai dengan berbagai regulasi, larangan atau pajak yang mengikat sehingga membuat volume lalu lintas berkurang. Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana transportasi massal. Dalam hal ini serta angkutan umum lebih banyak diberi hak pada penggunaan ruas jalan. Berpergian dengan transportasi umum akan lebih aman, nyaman, murah,dan efisen sehingga masyarakat akan lebih memilih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi.
Pilar Pemecahan Masalah Transportasi
Sebuah armada taksi dan bajaj melintas di depan Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada hari 19 Oktober 2012. Moda transportasi pribadi seperti taksi, bajaj, dan ojek menjadi pilihan bagi sebagian warga jakarta yang menginginkan privasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam menghadapi masalah transportasi ini. Dari tiga pilar pemecahan masalah transportasi tersebut pemerintah telah memulainya. Dari sisi land use planning, kampanye kota seribu tower dengan membangun banyak rumah susun merujuk pada konsep pembagunan kota yang kompak (compact city) dan efisien dalam pergerakan masyarakatnya. Hal ini memperlihatkan usaha pemerintah untuk mengurangi proses Urban Sprawl.
Sedang dari sisi Promotion of public transport , Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pola transportasi makro (PTM) untuk menghindari kematian lalu lintas pada tahun 2014. Pola transportasi makro ini memadukan empat sistem transportasi umum yang dipakai di kota metropolitan dunia yaitu: bus cepat di jalur khusus (busway), kereta ringan dengan rel tunggal (monorel), jaringan mass rapid transit (MRT), dan jaringan angkutan air.
Busway merupakan langkah kongkret pertama yang dibuktikan pemerintah. Dibandingkan dengan moda angkutan umum konvensional, busway memiliki kelebihan, selain aman, nyaman, juga kecepatan tempuh yang tinggi. Selain itu ada pula bus sekolah yang direncanakan khusus mengangkut anak sekolah. Penggunaan angkutan umum merupakan hal yang lebih efisisen karena dengan sekali perjalanan sebuah moda transportasi umum dapat mengangkut puluhan bahkan ratusan kali lipat masyarakat ke tempat tujuan dibandingkan dengan kendaraan pribadi.
Pengembangan angkutan umum massal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, tetapi seberapa mampu mengubah preferensi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum nantinya? Dengan segala kelebihan dan keistimewaan transportasi makro yang di racang pemerintah Jakarta akankah efektif jika di lain pihak pemerintah masih saja memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.
Untuk bisa menarik pengguna angkutan umum,angkutan umum harus bersaing dengan kendaraan pribadi yang memiliki kelebihan seperti privasi, door to door service, tersedia kapan saja, dan murah (untuk kendaraan bermotor). Selain langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum, pemerintah semestinya mengeluarkan kebijakan yang mengurangi kemudahan dan kemurahan biaya dari pemakaian kendaraan bermotor pribadi.
Alternatif Solusi
Secara singkat akar permasalahan transportasi di Jakarta adalah kesalahan prioritas dalam perencanaan, pemberian izin pada pengembang baik di Jakarta maupun Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak diikuti dengan pengembangan prasarana dan sarana transportasi umum. Sehingga kekosongan ini diantisipasi (swasta) dengan penyediaan angkot, ojek dan angkutan umum informal lainnya, yang secara tidak langsung menambah beban lalu lintas dan kemacetan. Perlu digaris-bawahi bahwa Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah kota-kota mandiri yang direncanakan secara terpisah dan dilengkapi dengan prasarana transportasi yang memadai pada masing-masing kota (mirip London, Tokyo dengan kota satelit nya, atau Kuala Lumpur dengan Putra Jaya), berbeda dengan konsep Jabotabek apalagi greater Jabotabek yang menyatu.
Berpangkal dari akar masalah transportasi di Jakarta tersebut, maka pemecahan yang mungkin dilakukan adalah dengan memprioritaskan perencanaan angkutan umum, prasarana dan sarana transportasi umum merupakan faktor utama pembentuk kota. Disamping itu kebijakan pemerintah melalui penambahan ruas dan panjang jalan tidak akan pernah memenuhi kebutuhan perjalananan, ruas jalan yang disediakan dengan cepat akan dipenuhi oleh kendaraan.
Sebagai langkah awal dan murah yang mungkin dapat dicontoh oleh Jakarta dalam mengatasi kemacetan adalah Konsep Curitiba dimana bus kota mendapat prioritas dengan pemberian Jalur Khusus Bis penuh dedikasi sehingga waktu tempuh dapat dipersingkat yang pada akhirnya menambah tingkat pelayanan angkutan umum. Curitiba Bus melayani 1.3 juta penumpang perhari, bandingkan dengan 400 ribu penumpang perhari oleh Jabotabek KA di Jakarta. Konsep busway ini pun sudah bukan hal yang aneh dan diterapkan di beberapa negara maju.
Selanjutnya, mengubah paradigma perencanaan kota, seperti negara tetangga Malaysia, yang telah merubah konsep Petaling Jaya yang mirip seperti pembangunan Kebayoran pada tahun 60an, dimana perencaannya mengandalkan jaringan jalan yang mengakibatkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi satu-satunya pilihan, menjadi konsep Putra Jaya yang mengandalkan angkutan umum massal, walaupun saat ini belum menunjukan hasil yang menggembirakan, tetapi bukan tidak mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi dapat menyamakan Singapore dengan konsep Choa Chu Kang yang dilewati SMRT (Singapore Mass Rapid Transit) dan Bukit Panjang yang dilayani oleh SLRT (Singapore Light Rail Transit) yang terbukti sukses. Perlu diperhitungkan konsep MRT merupakan tujuan jangka panjang, setelah Kuala Lumpur sukses dengan KTM (Keretapi Tanah Melayu) dan jaringan baskota yang komprehensif, bandingkan dengan konsep Kota Mandiri di Jakarta yang merupakan reservoar kendaraan pribadi yang siap menambah beban lalu lintas Jakarta.
Satu hal yang sering di abaikan dalam perencanaan adalah moda transportasi jarak pendek, seperti kendaraan tidak bermotor dan jalan kaki, moda transport ini sering dilupakan dalam perencanaan kota, walaupun dampaknya dapat menjadi besar, karena moda transport ini dapat menjadi alternatif mengurangi beban lalu lintas, menurut survey JICA (2000) untuk golongan ekonomi menengah ke bawah 42% perjalanannya masih mengandalkan kendaraan tidak bermotor dan jalan kaki. Sehingga penyediaan jalur kendaraan lambat dan trotoar sebagai sarana bagi pejalan kaki menjadi sangat penting.
Secara singkat, pengadaan angkutan umum yang dapat diandalkan dan pelayanan angkutan umum yang baik merupakan salah satu pemecahan masalah transportasi di Jakarta, dan mungkin kota besar lainnya di Indonesia sebelum masalah yang sama terjadi. Walaupun, kita sadari bahwa kota yang dinamis terlihat dari kemacetan di jalan raya, karena secara logis dengan bertambahnya pendapatan akan diikuti dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi dan jumlah perjalanan, tetapi dengan prioritas pengadaan prasarana transportasi umum yang layak dan dapat diandalkan, pemilik kendaraan pribadi akan berpikir dua atau tiga kali untuk mengendarainya. Akhirnya, koordinasi antar institusi yang menangani masalah transportasi dan tata guna lahan sangat diperlukan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran perencanaan dan kebijakan, karena masalah transportasi bukan hanya kemacetan lalu lintas dan pelayanan angkutan umum yang buruk, tetapi lebih merupakan masalah kota yang hanya dapat diselesaikan secara integral, komprehensif dan holistik, demi terciptanya Jakarta sebagai ibu kota negara yang nyaman dan menyenangkan (livable city ).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar